SENGKANG,-- Gubernur Sulawesi Selatan, H Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, bahwasanya pemerintahan itu bakal jauh lebih baik kalau dijalankan dua periode. Demikian diungkapkan Syahrul saat menghadiri acara silaturrahmi dan tatap muka dengan seluruh pegawai di jajaran Pemkab Wajo, Jumat, 3 Mei.

Dalam acara itu, juga turut hadir mendampingi Gubernur, masing-masing Kadis Pariwisata Pemprov Sulsel, Jufri Rahman, Kepala Badan Keuangan Pemprov Sulsel, Andi Yaksan Hamsah, Bupati Wajo HA Burhanuddin Unru, Wakil Bupati Amran Mahmud serta Sekda Wajo HA Witman Hamsah.

Acara yang bertempat di ruang pola kantor Bupati Wajo ini, dihadiri ribuan pegawai negeri sipil yang berasal dari seluruh SKPD dalam lingkup Pemkab Wajo. Bupati Wajo HA Burhanuddin Unru dalam sambutannya, menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah kesuksesan dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan pemkab, sehingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Olehnya itu, lanjut Burhanuddin, pihaknya akan mengusulkan dalam perubahan anggaran nantinya, untuk peningkatan tambahan penghasilan bagi para PNS maupun kontrak di lingkungan Pemkab Wajo.

"WTP ini adalah prestasi para pegawai, sehingga sudah sewajarnya pemkab untuk memikirkan tambahan penghasilan bagi para PNS dan pegawai kontrak yang ada," ungkap mantan Sekda Wajo ini.

Sementara Syahrul dalam sambutannya, mengungkapkan rasa bangga terhadap kepemimpinan Burhanuddin Unru dalam meningkatkan kesejahteraan para pegawainya. Gubernur juga membandingkan dengan upaya Pemprov Sulsel, terkait dengan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungannya.

Bahkan peraih bintang Maha Putra Utama dari Presiden RI ini mengatakan, pemberian tunjangan vakansi bagi pegawai di lingkungan pemprov adalah yang terbesar di Indonesia. (fajar)

Cintanya Diputus, Oknum Polisi Bone Aniaya Selingkuhnya

WATAMPONE,-- Gara-gara cintanya diputuskan oleh seorang mantan pekerja salon, seorang anggota polisi Brigadir Faisal nekad menganiaya selingkuhannya bernama Eti (21), seorang wanita asal Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu. Korban perempuan yang berparas cantik ini sudah tidak sudi lagi bersama dengan oknum Polisi ini yang dipacari selama setahun karena janjinya untuk menceraikan istrinya tidak ditepati. Peristiwa itu terjadi dirumah kediaman korban di kompleks perumahan Kayu Manis, depan RSUD Tenriawaru Watampone, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, sekira pukul 01.00, Wita, Jumat, (2/1).

Saat kejadian, korban Eti (21) ini bersama dengan rekannya Awaluddin di dalam rumah tersebut. Kedatangan oknum polisi ini yang diduga membakar cemburu juga tidak luput dari penganiayaan oleh oknum polisi, Brigadir Faisal dirumah korban. Awaluddin mengaku dianiaya oknum polisi ini dengan memperlihatkan luka cukup serius di bagian kepalanya bocor.

"Polisi itu bersama dengan teman premannya bernama Andi Astin. Kepala saya bocor karena polisi itu memegang benda tajam dan balok-balok," kata Awaluddin menceritakan kejadian tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh korban Eti kepada sejumlah wartawan. Dia mengatakan oknum polisi itu mendobrak pintu dapur hingga memasuki ruang kamar dan langsung mencarinya. Perempuan yang mengaku memutuskan hubungan dengan polisi itu mengamuk dan meminta untuk kembali bersama.
Namun ditolak, karena janjinya untuk menceraikan istrinya tidak ditepati.

"Saya dibohongi, katanya sudah cerai sama istrinya tapi tidak, jadi saya putuskan tapi dia tidak mau menerimanya dan dia dendam," ujar Eti.

Menurutnya, oknum polisi itu melakukan penganiayaan dengan cara menendang, memukul berulang-ulang. Setelah juga menganiaya rekannya Awaluddin dengan benda tajam dia langsung dan pergi. Ditambahkan pula bahwa, ditolaknya cintanya seorang polisi itu juga karena kerap kasar jika bertemu.

Akibat penganiayaan tersebut, korban Eti enggan melaporkan peristiwa yang menimpanya, namun rekannya Awaluddin yang menjadi korban penganiayaan oknum polisi itu tidak menerima diperlakukan hingga akhirnya melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Watampone dan melaporkan ke Polres Bone.

Kepala Unit Propam Polres Bone, Aiptu Andi Zainuddin SH saat dihubungi terkait dengan penganiayaan oknum anggota polisi kepada selingkuhnya mengatakan akan melakukan tindakan dan tidak memberikan ruang untuk tidak diberikan sanksi. "Saya akan proses jika laporannya sudah masuk di kantor," kata Zainuddin  melalui via ponselnya. 

Laporan; Chacha

BKDD Bone Serahkan 2.094 Kategori II ke BKN

WATAMPONE,-- Badan Kepegawaian Diklat dan Daerah (BKDD) Kabupaten Bone mencatat 2.094 honorer kategori II dinyatakan lolos dalam uji publik dan menyerahkan berkasnya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Kamis, (2/5). Dalam penyerahan itu, BKDD didampingi dengan komisi I DPRD Bone juga menyerahkan pengaduan sebanyak 1.003 honorer sebagai tambahan usulan yang telah mengisi formulir pengaduan selama 21 hari uji publik kemarin.

Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi, mengatakan program pemerintah ke depan yang akan dikelolanya semua honorer yang lolos dalam kategori II akan lebih meningkatkan kerja profesionalnya terutama dalam kedisiplinan maupun bidang mengajarnya. "Sesuai dengan komitmen janji politik saya untuk menertibkan honorer yang terdaftar namanya menjadi titipan pejabat. Dan program saya sementara berjalan seperti sekarang ini honorer memakai pakaian baju putih dan celana hitam. Saya mau program pemerintahan saya semua pegawai bekerja secara profesional," ujar Fahsar saat dicegat wartawan usai meresmikan laboratorium STKIP Muhammadiyah Bone, Kamis, (2/5).

Kepala BKDD Bone, Drs Muhammad Ridwan yang dikonfirmasi membenarkan jika dirinya menyerahkan 2.094 nama honorer di BKN. Menurut dia, jumlah tersebut adalah hasil yang diterima oleh kemenpan beberapa waktu lalu yang kemudian melakukan uji publik dan tidak mengalami perubahan jumlah sama sekali.

"Saya sudah serahkan berkasnya ndi," kata Ridwan yang dihubungi via ponselnya sedang berada di Jakarta, Kamis, (2/5).

Sementara itu, berdasarkan informasi sumber yang dipercaya, ditemukan beberapa instansi honorer siluman yang masuk dalam kategori II khususnya mendominasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dicoret sebanyak 60-an orang. Dari data itu ditemukaan dugaan titipan pejabat sebelumnya di masa era pemerintahan Bupati Bone sebelumnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, Saharuddin terkait dengan banyaknya personil dicoret dari kesatuannya membantah hal itu. Namun, apa yang menjadi isu beredarnya informasi tersebut juga pernah ada pemberitahuan oleh sejumlah pihak termasuk wartawan yang mempertanyakan hal yang sama. Menurutnya, jumlah personilnya sebanyak 341 personil ditambah 8 orang yang diperbantukan ke instansi lain.

"Saya belum tahu jika ada honorer siluman dikantor saya dan dicoret," kilah Saharuddin kepada SINDO.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setda Bone, Drs H Bachtiar, mengungkapkan terkait dengan adanya honorer siluman yang bekerja di instansi pemkab Bone tidak lain adalah honorer yang tidak memiliki SK Bupati karena Pemkab Bone tidak lagi mengangkat honorer sebagaimana aturan yang berlaku. Namun, mantan camat Palakka ini tidak mengetahui adanya honorer siluman seperti yang ditanyakan oleh wartawan terkait di instansi Sat Pol PP Bone.

"Yang dikatakan honorer itu adalah yang masuk kategori I dan II serta tenaga kontrak. Selain itu tidak ada lagi namanya honorer," pungkasnya.

Ditempat terpisah, Pelaksana Ketua Harian (Plt) Ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Natsir, mengatakan tenaga honorer yang lolos dalam kategori II secara keseluruhan berjumlahkan 3.092 dengan perjuangan dari komisi I DPRD Bone yang langsung meloloskan tambahan 1.003 saat melakukan kunjungan kerja di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen-Pan) beberapa waktu lalu. Menurutnya, dari jumlah honorer kategori II itu yang dikirim ke BKN akan kembali diuji kemampuan hasil kompetensi dasarnya sekaligus melihat gugurnya honorer dari persaingan yang diujikan oleh pemerintah daerah, ungkapnya.

Bupati Bone – Fahsar Kebut Program 100 Hari

WATAMPONE – Pasangan Andi Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle berjanji untuk segera merealisasikan janji-janji politiknya dalam kampanye Pilkada Bone lalu. Dalam 100 hari ke depan, jagoan Partai Golkar ini akan membenahi sejumlah sektor khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Seusai dilantik sebagai Bupati Bone, kemarin, Fahsar menyatakan, dalam 100 hari ke depan, pihaknya akan menggenjot empat sektor yakni pembenahan infrastruktur pertanian, penataan kota, kebersihan, dan pelayanan masyarakat.

Dia menilai, selama ini, sektor tersebut kerap diabaikan sehingga pelayanan pemerintahan menjadi tidak maksimal. “Pelayanan masyarakat yang paling diutamakan. Seluruh program yang dijanjikan dalam Pilkada Bone lalu, kami targetkan sudah bisa dimulai realisasinya dalam 100 hari kerja ke depan,” ujarnya usai pelantikan oleh Gubernur Sulsel Syarrul Yasin Limpo, kemarin.

Sekadar diketahui, dalam Pilkada Bone, ada empat program yang unggulan yang ditawarkan pasangan Fahsar Padjalangi- Ambo Dalla. Program tersebut yakni penerapan pendidikan gratis dan kesehatan gratis, menciptakan lapangan pekerjaan, pemberian pupuk murah, dan bantuan 100 juta per desa.

Selain itu, Fahsar juga bakan menggenjot kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk belajar tepat waktu, disiplin menghargai waktu agar kegiatan menjadi lebih efektif. Hal ini dilakukan agar seluruh aparat pemerintahan bisa bisa menularkan etos kerja, dan kedisiplinan kerja guna pelayanan masyarakat yang lebih baik. “Sangat penting sebuah pemikiran yang perlu dirubah dan yang paling pertama adalah merubah mindset aparatur pemerintahan,” katanya.

 Idris Galigo Tak Hadir

Sementara itu, dalam pelantikan yang digelar DPRD Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Watampone, sekitar pukul 10.00 Wita, tidak terlihat mantan bupati Idris Galigo. Belum diketahui pasti alasan bupati Bone dua periode tersebut tidak menghadiri pelantikan. Serah terima hanya dihadiri mantan wakil bupati, Said Pabokori. Serah terima jabatan dilakukan oleh Sekprov Sulsel A Muallim selaku caretaker.

Pelantikan yang terbuka untuk umum ini dihadiri ribuan warga. Mereka antusias menyaksikan langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Andi Fahsar Padjalangi- Ambo Dalle yang akan menakhodai Bone untuk lima tahun ke depan. Hanya saja, karena ketatnya pengamanan dari aparat kepolisian, warga maupun pegawai negeri sipil (PNS) hanya bisa memantau dari luar area lapangan.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta agar sekat-sekat politik yang tercipta selama pilkada baik di kalangan masyarakat umum maupun elit, harus segera dihilangkan. Menurutnya, dengan pelantikan bupati terpilih, maka euphoria pilkada harus segera dihentikan. Syahrul menegaskan, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemerintahan yang melayani menjadi idaman rakyat ditengah upaya peningkatan pelayanan masyarakat. “Jangan takut untuk mengambil keputusan selama itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Gubernur ada dibelakangmu,” pesan Syahrul kepada Fahsar.

Terkait ketidakhadiran Idris Galigo dalam pelantikan, Gubernur mengatakan, jika hal tersebut tidak mempengaruhi serah terima jabatan bupati. “Sudah sesuai dengan aturan. Sekprov Andi Muallim menyerahkan tugas kepada bupati kepada Fahsar Padjalangi,” katanya.

Berdasarkan informasi dari Bagian Humas Pemda Bone, Andi Idris Galigo berada di Makassar. Sebelumnya, panitia telah menyampaikan undangan untuk mengikuti proses serah terima jabatan bupati.

Terpisah, Humas Pemkab Bone, Bachtiar mengatakan, total undangan resmi yang disebar mencapai 7.000 orang baik udangan umum maupun VIP. Hadir dalam pelantikan dan sumpah jabatan, yakni Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone HM Ghalib, Ketua Korwil Golkar Indonesia Timur Nurdin Halid, Ketua DPRD Sulsel M Roem dan sejumlah undangan. SINDO

HMI Bone Bakar Ban di Pelataran Diknas

Watampone, Tana ugi Bone -- Memeringati hari pendidikan nasional, Puluhan Mahasiswa dari aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Bone menggelar unjuk rasa di pelataran Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kamis (2/5/2013).

Para mahasiswa menggelar aksinya dengan membakar ban mobil dan mendesak Kepala Dinas Pendidikan menerima langsung aspirasi mereka.

Para pengunjuk rasa menggelar aksinya di tiga titik di Kabupaten Bone, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Pendidikan dan DPRD Bone Ini mempertanyakan kinerja pemerintah dan kwalitas pendidikan di Kabupaten Bone ilo

Wajo Raih Predikat WTP

SENGKANG, TANAHBONE -- Satu lagi prestasi yang dapat dibanggakan dari Pemkab Wajo. Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI, berhasil meraih predikat WTP.

Predikat WTP diraih atas pengelolaan keuangan yang dinilai baik tahun 2012. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel, Ir Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat kepada Bupati Wajo, HA Burhanuddin Unru di Gedung BPK Jl Pettarani Makassar, Rabu 1 Mei.

Turut hadir mendampingi bupati adalah Ketua DPRD Wajo H.M.Yunus Panaungi, Sekda Wajo H.A.Witman, Kepala DPKD Ir.Armayani, Kepala Inspektorat Abd.Majid, serta Kabag Humas Hasri As.

Kepala BPK Sulsel juga mengharapkan agar Pemkab Wajo bisa tetap mempertahankan WTP pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Bupati Wajo, HA Burhanuddin Unru menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berperan hingga tercapainya WTP ini.fajar.com

Buruh Tani Tuntut Upah Layak

 
LONG MARCH. Gabungan dari berbagai elemen buruh melakukan long march di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu 1 Mei. Peringatan Hari Buruh Internasional yang diikuti ribuan buruh tersebut menuntut pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh serta menjalankan program jaminan sosial.

MAKASSAR, TANABONE -- Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Perjuangan Rakyat Sulsel siang kemarin mengepung Gedung DPRD Sulsel yang bertepatan peringatan hari buruh Sedunia (May Day), 1 Mei.

Mereka menyatakan sikap menolak keras rencana kenaikan BBM sebagai upaya pemerintah makin memiskinkan masyarakat golongan menengah ke bawah, terutama kaum buruh, petani, dan mahasiswa. Jenderal Sekber Perjuangan Rakyat Sulsel, Ismar Hamid menyatakan dari kajian mereka, tidak ada alasan apapun yang membenarkan pemerintah menaikkan harga BBM yang sudah menjadi tumpuan penunjang aktivitas mereka.

"Kami juga menuntut pemerintah menaikkan upah buruh sesuai ukuran standar dan menghapus sistem kerja outsourching di tanah air," kata Ismar di Gedung DPRD Sulsel, Rabu 1 Mei. Berbagai perwakilan mahasiswa yang ikut bergabung juga menyuarakan tuntutannya mencabut UU Pendidikan Tinggi dan revisi UU Sisdiknas No 20 tahun 2003. Mereka menampilkan teaterikal penggambaran kondisi masyarakat miskin yang makin tercekik dengan tingginya biaya hidup saat ini.

Dua legislator Sulsel yang menerima mereka, Amir Anas dan Devi menyatakan siap memperjuangkan semua tuntutan pengunjuk rasa. Terkait perjuangan upah layak dan sistem 8 jam kerja bagi parah buruh agar segera diberlakukan di Sulsel, menurutnya harus dikoordinasikan dengan dinas dan stakeholder terkait lainnya. Karenanya dewan menyatakan siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi tuntutan para buruh tersebut.

"Pada prinsipnya kami mendukung semua hal yang disampaikan pengunjuk rasa," kata Amir Anas dalam orasinya di tengah-tengah buruh.fajar.com

Polres Sinjai Beri Penghargaan Warga

SINJAI,TANAH UGI BONE--Polres Sinjai memberikan penghargaan kepada masyarakat  yang telah membantu Polri menyiapkan sarana dan prasarana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai. Rabu. (1/05/2013) Acara tersebut berlangsung sederhana di lobi (ruang teras) Polres Sinjai.

Kapolres Sinjai T. Triwibowo. S. IK. MH dalam sambutannya menyampaikan  pemberian penghargaan tersebut wujud dari apresiasi kepolisian dan ucapan  terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu menyiapkan sarana dan prasarana dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dan kerja sama masyakat dalam mendukung dan menjaga  stabilitas dan keamanan selama Pilkada sehingga Pelaksanaan Pilkada  aman dan lancar.


T. Triwibowo. S. IK. MH,mengatakan,pelaksanaan pemilukada sinjai ini tidak akan bisa berjalan sukses tampa ada bantuan dan partisipasi dari masyarakat sinja itu sendiri,tampa dukungan masyarakat sinjai.pemilihan bupati dan wakil bupati sinjai tidak dapat berjalan sukses,ungkap kapolrs sinjai

Warga yang menerima penghargaan tersebut diantaranya H. Haeruddin, H. Baharuddin,  H. Haris, dan masyarakt lainnya,  serta  Pimpinan Radio Suara Bersatu dan Sinjai TV dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.LAPORAN ANDI RUDI FATHIR