SENGKANG,-- Gubernur Sulawesi Selatan, H Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, bahwasanya pemerintahan itu bakal jauh lebih baik kalau dijalankan dua periode. Demikian diungkapkan Syahrul saat menghadiri acara silaturrahmi dan tatap muka dengan seluruh pegawai di jajaran Pemkab Wajo, Jumat, 3 Mei.

Dalam acara itu, juga turut hadir mendampingi Gubernur, masing-masing Kadis Pariwisata Pemprov Sulsel, Jufri Rahman, Kepala Badan Keuangan Pemprov Sulsel, Andi Yaksan Hamsah, Bupati Wajo HA Burhanuddin Unru, Wakil Bupati Amran Mahmud serta Sekda Wajo HA Witman Hamsah.

Acara yang bertempat di ruang pola kantor Bupati Wajo ini, dihadiri ribuan pegawai negeri sipil yang berasal dari seluruh SKPD dalam lingkup Pemkab Wajo. Bupati Wajo HA Burhanuddin Unru dalam sambutannya, menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah kesuksesan dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan pemkab, sehingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Olehnya itu, lanjut Burhanuddin, pihaknya akan mengusulkan dalam perubahan anggaran nantinya, untuk peningkatan tambahan penghasilan bagi para PNS maupun kontrak di lingkungan Pemkab Wajo.

"WTP ini adalah prestasi para pegawai, sehingga sudah sewajarnya pemkab untuk memikirkan tambahan penghasilan bagi para PNS dan pegawai kontrak yang ada," ungkap mantan Sekda Wajo ini.

Sementara Syahrul dalam sambutannya, mengungkapkan rasa bangga terhadap kepemimpinan Burhanuddin Unru dalam meningkatkan kesejahteraan para pegawainya. Gubernur juga membandingkan dengan upaya Pemprov Sulsel, terkait dengan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungannya.

Bahkan peraih bintang Maha Putra Utama dari Presiden RI ini mengatakan, pemberian tunjangan vakansi bagi pegawai di lingkungan pemprov adalah yang terbesar di Indonesia. (fajar)

Cintanya Diputus, Oknum Polisi Bone Aniaya Selingkuhnya

WATAMPONE,-- Gara-gara cintanya diputuskan oleh seorang mantan pekerja salon, seorang anggota polisi Brigadir Faisal nekad menganiaya selingkuhannya bernama Eti (21), seorang wanita asal Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu. Korban perempuan yang berparas cantik ini sudah tidak sudi lagi bersama dengan oknum Polisi ini yang dipacari selama setahun karena janjinya untuk menceraikan istrinya tidak ditepati. Peristiwa itu terjadi dirumah kediaman korban di kompleks perumahan Kayu Manis, depan RSUD Tenriawaru Watampone, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, sekira pukul 01.00, Wita, Jumat, (2/1).

Saat kejadian, korban Eti (21) ini bersama dengan rekannya Awaluddin di dalam rumah tersebut. Kedatangan oknum polisi ini yang diduga membakar cemburu juga tidak luput dari penganiayaan oleh oknum polisi, Brigadir Faisal dirumah korban. Awaluddin mengaku dianiaya oknum polisi ini dengan memperlihatkan luka cukup serius di bagian kepalanya bocor.

"Polisi itu bersama dengan teman premannya bernama Andi Astin. Kepala saya bocor karena polisi itu memegang benda tajam dan balok-balok," kata Awaluddin menceritakan kejadian tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh korban Eti kepada sejumlah wartawan. Dia mengatakan oknum polisi itu mendobrak pintu dapur hingga memasuki ruang kamar dan langsung mencarinya. Perempuan yang mengaku memutuskan hubungan dengan polisi itu mengamuk dan meminta untuk kembali bersama.
Namun ditolak, karena janjinya untuk menceraikan istrinya tidak ditepati.

"Saya dibohongi, katanya sudah cerai sama istrinya tapi tidak, jadi saya putuskan tapi dia tidak mau menerimanya dan dia dendam," ujar Eti.

Menurutnya, oknum polisi itu melakukan penganiayaan dengan cara menendang, memukul berulang-ulang. Setelah juga menganiaya rekannya Awaluddin dengan benda tajam dia langsung dan pergi. Ditambahkan pula bahwa, ditolaknya cintanya seorang polisi itu juga karena kerap kasar jika bertemu.

Akibat penganiayaan tersebut, korban Eti enggan melaporkan peristiwa yang menimpanya, namun rekannya Awaluddin yang menjadi korban penganiayaan oknum polisi itu tidak menerima diperlakukan hingga akhirnya melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Watampone dan melaporkan ke Polres Bone.

Kepala Unit Propam Polres Bone, Aiptu Andi Zainuddin SH saat dihubungi terkait dengan penganiayaan oknum anggota polisi kepada selingkuhnya mengatakan akan melakukan tindakan dan tidak memberikan ruang untuk tidak diberikan sanksi. "Saya akan proses jika laporannya sudah masuk di kantor," kata Zainuddin  melalui via ponselnya. 

Laporan; Chacha

BKDD Bone Serahkan 2.094 Kategori II ke BKN

WATAMPONE,-- Badan Kepegawaian Diklat dan Daerah (BKDD) Kabupaten Bone mencatat 2.094 honorer kategori II dinyatakan lolos dalam uji publik dan menyerahkan berkasnya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Kamis, (2/5). Dalam penyerahan itu, BKDD didampingi dengan komisi I DPRD Bone juga menyerahkan pengaduan sebanyak 1.003 honorer sebagai tambahan usulan yang telah mengisi formulir pengaduan selama 21 hari uji publik kemarin.

Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi, mengatakan program pemerintah ke depan yang akan dikelolanya semua honorer yang lolos dalam kategori II akan lebih meningkatkan kerja profesionalnya terutama dalam kedisiplinan maupun bidang mengajarnya. "Sesuai dengan komitmen janji politik saya untuk menertibkan honorer yang terdaftar namanya menjadi titipan pejabat. Dan program saya sementara berjalan seperti sekarang ini honorer memakai pakaian baju putih dan celana hitam. Saya mau program pemerintahan saya semua pegawai bekerja secara profesional," ujar Fahsar saat dicegat wartawan usai meresmikan laboratorium STKIP Muhammadiyah Bone, Kamis, (2/5).

Kepala BKDD Bone, Drs Muhammad Ridwan yang dikonfirmasi membenarkan jika dirinya menyerahkan 2.094 nama honorer di BKN. Menurut dia, jumlah tersebut adalah hasil yang diterima oleh kemenpan beberapa waktu lalu yang kemudian melakukan uji publik dan tidak mengalami perubahan jumlah sama sekali.

"Saya sudah serahkan berkasnya ndi," kata Ridwan yang dihubungi via ponselnya sedang berada di Jakarta, Kamis, (2/5).

Sementara itu, berdasarkan informasi sumber yang dipercaya, ditemukan beberapa instansi honorer siluman yang masuk dalam kategori II khususnya mendominasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dicoret sebanyak 60-an orang. Dari data itu ditemukaan dugaan titipan pejabat sebelumnya di masa era pemerintahan Bupati Bone sebelumnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, Saharuddin terkait dengan banyaknya personil dicoret dari kesatuannya membantah hal itu. Namun, apa yang menjadi isu beredarnya informasi tersebut juga pernah ada pemberitahuan oleh sejumlah pihak termasuk wartawan yang mempertanyakan hal yang sama. Menurutnya, jumlah personilnya sebanyak 341 personil ditambah 8 orang yang diperbantukan ke instansi lain.

"Saya belum tahu jika ada honorer siluman dikantor saya dan dicoret," kilah Saharuddin kepada SINDO.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setda Bone, Drs H Bachtiar, mengungkapkan terkait dengan adanya honorer siluman yang bekerja di instansi pemkab Bone tidak lain adalah honorer yang tidak memiliki SK Bupati karena Pemkab Bone tidak lagi mengangkat honorer sebagaimana aturan yang berlaku. Namun, mantan camat Palakka ini tidak mengetahui adanya honorer siluman seperti yang ditanyakan oleh wartawan terkait di instansi Sat Pol PP Bone.

"Yang dikatakan honorer itu adalah yang masuk kategori I dan II serta tenaga kontrak. Selain itu tidak ada lagi namanya honorer," pungkasnya.

Ditempat terpisah, Pelaksana Ketua Harian (Plt) Ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Natsir, mengatakan tenaga honorer yang lolos dalam kategori II secara keseluruhan berjumlahkan 3.092 dengan perjuangan dari komisi I DPRD Bone yang langsung meloloskan tambahan 1.003 saat melakukan kunjungan kerja di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen-Pan) beberapa waktu lalu. Menurutnya, dari jumlah honorer kategori II itu yang dikirim ke BKN akan kembali diuji kemampuan hasil kompetensi dasarnya sekaligus melihat gugurnya honorer dari persaingan yang diujikan oleh pemerintah daerah, ungkapnya.